elektronikyang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP. Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 2 (1) Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi: a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD. b. Jumat 19 Maret 2021 16:53 WIB. Logo LKPP (LKPP) Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Setya Budi Arijanta SH, KN mengatakan bahwa digitalisasi, misalnya melalui Program Bela Pengadaan, dapat mempermudah pelaku UMKM untuk bersaing di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJP) serta 21 Pengadaan Barang Dan Jasa Pengadaan barang dan jasa atau yang lebih dikenal dengan istilah lelang, banyak dilakukan oleh instansi pemerintah maupun sektor swasta. provinsi meliputi 731 instansi di Indonesia (sumber : lkpp.go.id) 2.3.2 Landasan Hukum E-Procurement Dasar hukum E-Procurement di Indonesia menurut 31 PeraturanKepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2013 Perka LKPP. Tahun. 2013. Tempat Penetapan. Jakarta Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada BimbinganTeknis Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Desa Dan Steakholder Lainnya. Sosialisasi-Permen-PUPR-No.-07-Tahun-2019. Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa : Disini: Peraturan Lembaga LKPP Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan : Disini: Salahsatu peraturan tentang pengadaan barang dan jasa adalah Perka LKPP No. 13. Tahun 2013 tentang Pedoman Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Dalam Perka dimaksud dinyatakan secara jelas bahwa pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBDesa di luar ruang lingkup pengaturan pasal 2 Perpres 54 /2010 jo Perpres 70/2012. LUrt.

perka lkpp pengadaan barang dan jasa di desa